Sejarah Pengadilan Agama Lumajang

SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

 

1.Masuknya Agama Islam di Lumajang

Secara pasti, tanggal, bulan dan tahun masuknya Islam di Lumajang belum ada data-data/bukti konkrit demikian juga mengenai kota jadinya Lumajang.

Bila masuknya Islam hanya dilihat dari segi berdirinya masjid yang pertama di Lumajang, inipun kurang tepat sebab masjid yang pertama di Lumajang berdiri sekitar tahun 1900 M. Padahal lama sebelum itu Islam telah berkembang. Sebelum datang Islam, masyarakat Lumajang penganut agama Budha, sesuai agama yang dianut Patih Menak Koncar dan demikian adat istiadat yang berlaku pada masa itu.

Menurut shohibul hikayat, pembawa dan penyebab Islam yang pertama di Lumajang, ialah Raden Kanjeng Haryo Tumenggung Jimat. Beliau sebagai penasehat regent (Bupati/Patih) sesudah jatuhnya kepatihan Menak Koncar di Lumajang. Keadaan agama Islam waktu itu belum berkembang dan masih terbatas, beliau wafat terbunuh di Pacitan.

Kemudian diteruskan oleh putranya Raden Kanjeng Tumenggung Nalokusumo, yang juga menjadi penasehat Regent. Agama Islam di Lumajang mulai berkembang dan banyak pengikutnya adalah pada masa Raden Kanjeng Abdullah (putra R.K.I. Nalokusumo) yang menjabat sebagai Hoord (penghulu) beliau wafat dan dikebumikan di Jogoyudan Lumajang, sedang ayahnya di sebelah Masjid Jami’. Cara yang ditempuh beliau ini ialah tetap membiarkan adat/tatanan hidup lama yang Hindu/Budha artinya tidak ditentang, namun sedikit demi sedikit aqidah/syariat islam dikembangkan lewat upacara-upacara adat/keagamaan yang dikenal dengan Ujb (ujuban jawa) adalah seperti Kutbah dalam memulai upacara selametan.

Agama Islam mulai semarak, dan syariat Islam mulai berkembang di masyarakat pada masa R.K. Haji Moh. Isa (putra R.K. Abdullah) yang menjabat Ajunet Hoord, waktu kepatihan dipegang oleh R. Kerto Adirejo sekitar tahun 1800 M, beliau wafat di Kutorenon Sukodono.

Perjuangan beliau dilanjutkan oleh putranya R.K. Marham yang menjabat sebagai Voorzitter. Konon kabarnya, beliau semasa dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Beliau wafat dikebumikan di Kutorenon Sukodono.

Masjid yang pertama di Kutorenon Sukodono berhasil dibangung pada masa R.K. Masyhur ( putra R.K. Marham) yang menjabat sebagai Griffier, yaitu pada akhir abad XIX M. Beliau wafat dikebumikan di KutorenonSukodono.

Pada awal abad XX, agama Islam dipimpin oleh Putranya yaitu R.H. Djaini yang menjabat sebagai Voorzitter dan pada masa Beliau inilah masjid Jami’ Kota Lumajang pada tahun 1923 M berhasil dibangun. Jadi pembangunan masjid Jami’ ini lebih dulu daripada Pendopo Kabupatennya (tahun 1926) Beliau wafat setelah kemerdekaan RI dan dikebumikan di Kutorenon Sukodono.

Anak turunan Beliau yang sekarang masih hidup ialah R.H.M. Iskandar Amir yang dulu pernah menjabat Griffier pada masa ayahnya menjadi Voorzitter sepeninggal ayahnya. Adapun ketua Pengadilan Agama Lumajang yang pertama setelah kemerdekaan RI ialah K.H. Anas Mahfudin.

 

2.Berdirinya Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang, pada mulanya timbul dari kesadaran masyarakat Islam akan syariat agamanya. Pengadilan ini sebenarnya salah satu dari lembaga tatanan Umat Islam (lembaga Non Formil) yang dibiarkan, tapi diakui adanya oleh penguasa kolonial Belanda.

Meskipun Pengadilan Agama dianggap suatu hal yang prinsini bertentangan dengan azas kehakiman Hukum barat, namun kenyataannya tidak dapat dihapuskan sebab Pengadilan Agama rnerupakan bagian dari tarikh Tasyri’ Islam di Indonesia (sejarah perkernbangan Hukum Islam).

Sebab itu sulit untuk mengetahui secara pasti kapan berdirinya Pengadilan Agama Lumajang karena belum adanya data yang cukup. Namun bila dilihat dari segi masuknya/perkembangan Islam di Lumajang, dapat ditarik garis proyeksi, bahwa mulai ada penyelesaian/Pengadilan masalah perdata Umat Islam di Lumajang pada akhir abad XVII M, atau sekitar tahun 1760 M. dengan pejabat Penghulu (Hord) yang pertama adalah R.K. Abdullah, yang dikebumikan di Jogoyudan Lumajang dan diteruskan oleh putranya R.K. H. Moh. Isa, dan diteruskan oleh putranya R.K. Marham dan pada masa-masa beliau inilah konon kabarnva semasa dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dengan lahirnya pengakuan oleh pemerintah Belanda dengan Stb. 1820 No. 22.

Yang mendorong berdirinya Pengadilan Agama Lumajang menurut Shohibul Hikayat, ialah kesadaran masyarakat tentang syariat agamanya, dan karena rasa anti/bencinya pada hukum penguasa Belanda yang beragama Kristen, dari kebutuhan tekad ini secara sembunyi-sembunyi (tidak resmi) mereka mengadakan tatanan hidup sendiri dalam menyelesaikan sengketa antara mereka.

Dan dari mereka yang dianggap paling mengerti/mendalami Agama Islam itulah yang dianggap dapat diminta menyelesaikan perselisihan tersebut. Dari praktek dan kebiasaan ini akhirnya melembaga, dan ternyata tidak hanya orang-­orang Islam yang taat saja yang minta diselesaikan sengketanya melainkan orang­-orang pribumi yang anti dengan hukum penjajah juga meminta penyelesaian meskipun hanya mengaku beragama Islam.

Menurut Shohibul Hikayat, perdamaian/pengadilan dilaksanakan dalam setiap kesempatan yang ada malam hari, siang hari, di rumah atau di bawah pohon. Baru setelah ada Musholla/Masjid, Pengadilan diadakan di serambi Masjid.

 

3.Yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang dan Wewenangnya

Wilayah kekuasaan (yurisdiksi) Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 1859 (waktu masih berstatus kepatihan) adalah meliputi daerah kerajaan/Kepatihan Menak Koncar, yang berpusat di Kota Kutorenon (sekarang Desa Kutorenon Sukodono).

Kemudian setelah Lumajang menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri tahun 1924 (tidak ikut di Probolinggo) yurisdiksinya meliputi Daerah Kabupaten Tingkat II Lumajang yang terdiri 18 Kecamatan (sekarang 21 Kecamatan).

Adapun perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama pada masa itu meliputi segala perselisihan antara Umat Islam, terutama yang menyangkut masalah perdata khusus, ada juga yang menyangkut masalah pidana, selama yang bersangkutan bersedia dan rela diadili menurut negeri dalam perkara pidana, meski memerlukan nasehat/pengesahan atau advis dari penghulu Raad Agama, sehingga dalam forrnasi sidang, penghulu/Raad Agarna menjadi persyaratan Majelis.

Rupanya praktek Peradilan Agarna semacam itu dilakukan juga oleh Pengadilan agama yang lain sehingga lahirlah Stb No. 1820 No. 22 yang mengatur kewenangan, Raad Agama, khusus dalam perkara perdata saja.

Meskipun karena kesadaran masyarakat pada hukum Islam ternyata bidang perdata yang ditangani oleh Raad Agama waktu itu cukup luas, sehingga ruang lingkupnya dibatasi lagi dengan lahimya Stb. 1882 No. 152 dan terakhir Stb. 1973 No. 116 dan 610.

Mulai adanya Stb. 1937 No. 116 dan 610 keadaan Raad Agama Lumajang menjadi sepi, karena keterbatasan perkara yang menjadi wewenangnya. Mulai saat itu masa kemerdekaan dan sampai pada masa orde lama Pengadilan Agama tidak banyak dikenal orang hal ini memang karena tempat/kantornya berpindah-­pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan yang pokok karena keterbatasan wewenangnya dan tidak/kurang adanya perhatian dari pemerintah sehingga dapat dikatakan Pengadilan waktu itu seperti kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau.

Eksistensi Pengadilan Agama Lumajang menjadi semakin mantap setelah lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974, serta UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, yang mengatur kewenangan dan kedudukan Pengadilan Agama di antara Badan Peradilan yang lain.

 

  • Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Lumajang (sejak mulai berdiri sampai dengan sekarang)
No. Nama Golongan Terakhir Pendidikan Terakhir Tahun menduduki jabatan
1. R.K. Notokusumo 1700-1740
2. R.K. Abdullah 1770-1780
3. R.K. Moh. Isa 1780-1820
4. R.K. Marham 1820-1840
5. R.K. Masyhur 1840-1900
6. R.H.M. Djaini 1900-1946
7. R.H.M. Iskandar Amirdinata 1946-1950
8. K.H. Anas Machfudz 1950-1964
9. R.H.M. Iskandar Amirdinata 1964-1966
10. K.H. Habib Sholeh Al-Habsyi 1966-1979
11. Drs. H. Dja’far Abd. Muchith, S.H. IV/b S1 1979-1995
12. Drs. H. Thohir Thoha IV/b S1 1995-1998
13. Drs. Mafrudin Maliki (Wakil Ketua/Plh. Ketua) IV/a S1 1998-2000
14. Drs. H. A. Samiun Mansyur, S.H., M.Hum. IV/c S2 2000-2003
15. Drs. H. Sudirman S., S.H. IV/b S1 2003-2005
16. Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. IV/b S1 2006-2009
17. Drs. H. A. Muzakki, M.H. IV/c S2 2009-2010
18. Drs. Mohammad Taufiq MH. IV/b S1 2010-2012
19. Drs. H. Masyhudi HS., S.H., M.H. IV/c S2 2012-2013

Copyright © 2015. Mahkamah Agung RI | Pengadilan Agama Lumajang