Pengadilan Agama Lumajang telah menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Lumajang Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran Perma No. 01 tahun 2014, antara lain :

A. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

B. Jenis Jasa Hukum.

Posbakum Pengadilan Agama Lumajang Memberikan Layanan Berupa :

1. Pemberian Informasi, Konsultasi, atau advis Hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasidaftar organisasi bantuan hukum sebagai yang dimaksud dalam UU no 16 tahun 2011
tengtang bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

C.Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Lumajang

1. Orang atau Sekelompok orang mengajukan permohonan kepada posbantuan hukum Pengadilan Agama
Lumajang dengan mengisi formulir yang telah disediakandan dan memberikan persyaratan yang di perlukan.
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 22 ayat 2 dapat langsung menerima layanan posbakum pengadilan.
3. Pemberi layanan posbakum pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan posbakum pengadilan sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari:

  • Formulir Permohonan.
  • Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2
  • Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
  • Dokumen hukum yang telah dibuat di posbakum pengadilan
  • Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas posbakum pengadilan dan penerima layanan posbakum pengadilan.

4. Apabila penerima layanan posbakum pengadilan tidak sanggup membayar perkara, maka petugas posbakum pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
5. Apabila penerima layanan posbakum pengaduan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas posbakum pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar organisasi bantuan hukum sebagai mana dimaksud dalam UU no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Untuk melihat informasi lebih lengkap tentang pedoman bantuan hukum dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan Perma no 1 tahun 2014