1. Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Lumajang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Lumajang;
  2. Ketua Pengadilan Agama Lumajang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai asas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.
  3. Panitera Pengadilan Agama Lumajang membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang;
  4. Panitera Pengadilan Agama Lumajang melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan Agama Lumajang dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang;
  5. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Lumajang mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan Agama Lumajang mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Agama Lumajang yang dilaporkan melalui Panitera;
  6. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu;
  7. Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Agama Lumajang dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan Agama Lumajang dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.