logo web

Written by Super User on . Hits: 91

Dasar hukum pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Lumajang ini sebagai berikut:

  1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimanan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  KMA/080/SK/VIII/2006  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang, Nomor  W13-A8/1678/OT.00/SK/6/2019, tanggal 21 Juni 2019, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.
  1. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor  W13-A8/1678/OT.00/SK/6/2019, tanggal 21 Juni 2019, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Susunan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Lumajang  sebagai berikut:

  1. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang;
  2. Dr. H. Toif Drs, M.H sebagai Hakim Pengawas  Bidang Manajemen Peradilan;
  3. Drs. H. Musthafa Alie, M.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja Pelayanan Publik;
  4. Dra. Hj. Sriyani, M.H, sebagai Hakim Pengawas  Bidang Administrasi Perkara;
  5. Drs. H. Khomsun, S.H, M.Hes sebagai Hakim Pengawas  Bidang Administrasi Persidangan.
  6. Drs. H. Asmu’i, M.H sebagai Hakim Pengawas  Bidang Administrasi Keuangan DIPA.
  7. Dra. Khutobiin sebagai Hakim Pengawas  Inventaris.
  8. Drs. H. Roji’un, M.H sebagai Hakim Pengawas Bidang Persuratan dan perpustakaan
  9. Drs. H. Husnur rofiq, S.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Aplikasi Dan Informasi Teknologi
  10. Drs. Waryono, M.H sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian
  1. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi semua aspek yudisial dan non yudisial, terdiri dari:

  1. Administrasi keuangan DIPA:
    1. Buku Keuangan;
    2. Buku Kas Umum;
    3. Buku Bantu;
    4. Managemen Pengelolahan Keuangan;
    5. Prosedur Pengajuan SPP Dan Penerbitan SPM
    6. Pengelolahan Keuangan Fisik
    7. Laporan Realisasi Anggaran
  2. Administrasi Persidangan:
    1. sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim;
    2. ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
    3. minutasi perkara;
    4. pelaksanaan putusan (eksekusi).
  3. Administrai Perkara:
    1. prosedur penerimaan perkara;
    2. prosedur penerimaan permohonan banding, kasasi, dan PK;
    3. keuangan perkara;
    4. pemberkasan perkara dan kearsipan;
    5. pelaporan.
  4. Kinerja Pelayanan Publik:
    1. kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
    2. penanganan pengaduan masyarakat;
    3. pelayanan informasi;
    4. tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan, dan kerapian;
    5. pemanfaatan IT.
  5. Manajemen Peradilan:
    1. program kerja;
    2. pelaksanaan/pencapaian target;
    3. pengawasan dan pembinaan;
    4. kendala dan hambatan;
    5. faktor-faktor yang mendukung;
    6. evaluasi kegiatan.
  6. Inventaris:
    1. Kelengkapan Buku Inventaris Barang Dan Penyelenggaraannya
    2. Kartu Inventaris Barang
    3. Tanah, Gedung , Bangunan
    4. Alat Angkutan Bermotor
    5. Laporan BMN
    6. Laporan Kondisi Barang
    7. Daftar Inventaris Ruangan
    8. Daftar Inventaris Lain

7.    Kepegawaian:

  1. Kelengkapan Data SIMPEG,& SIKEP
  2. Kebenaran Data SIMPEG & SIKEP
  3. Daftar , Sasaran Pegawai
  4. Daftar Urut Kepangkatan
  5. Pengelola Kenaikan Pangkat
  6. pengeloala kenaikan Gaji Berkala
  7. Kesejahteraan Pegawai
  8. Pendidikan Dan Penjenjangan
  9. Pengisi Jabatan
  10. Pensiun PNS

8. Persuratan & Perpustakaan

  1. Pengelola Surat Menyurat
  2. Tatacara Pembuatan Konsep Surat
  3. Pengetikan Dan Penandatanganan Pengirim surat
  4. Kebenaran dan Ketepatan Pengirim Surat
  5. Kelengkapan Ruang Perpustakaan
  6. Register Induk Pengelompokan dan Peminjaman
  7. Jumlah Buku Dalam Perpustakaan
  8. Pencatatan pemberian kode , Nomer pada tiap buku
  9. Pencatatan Buku Peminjaman dan Pengambilan
  10. Penggunaan Kartu Katalog

9. Aplikasi Dan Informasi Teknologi

  1. Bidang IT
  2. Bidang SIADPA/SIPP
  3. Penyediaan Kerja informasi
  4. Ruang Kerja Informasi
  5. Kelengkapan Sarana Kerja Informasi
  6. Penanganan Pengaduan masyarakat
  1. Waktu dan Mekanisme Pengawasan

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk  semester I Tahun 2019 (bulan Januari s.d. Juni 2019) dilaksanakan selama 5 (lima)  hari kerja, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

Penentuan waktu yang demikian dimaksudkan agar Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang segera dapat ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang. Setelah ada tanggapan atau tindak lanjut objek pemeriksaan, Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lumajang

Telp: 0334-8780051
Telp: 0334-8781874

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

SIPP

KOMDANAS

SIKEP

SIMARI

E-COURT