Pengadilan Agama Lumajang memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.
Layanan Posbakum Meliputi:
	1.	Konsultasi hukum.
	2.	Penyediaan Advokat (penasehat hukum) untuk kasus pidana dan perdata.
	3.	Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata.
	4.	Sidang keliling.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui meja informasi, leafler dan langsung mendatangi ruangan Posbakum di Pengadilan Agama Lumajang.
Mekanisme dan Persyaratan Post Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Lumajang
Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :
A.	Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.
	Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tampa dipungut Biaya.
B.	Jenis Jasa Hukum.
	Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Lumajang berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.
C	Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum
	Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :
	1.	Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
	2.	Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
	3.	Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
	4.	Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
	5.	Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Lumajang sendiri adalah dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH MAS LUMAJANG yang beralamat Jl. Veteran Komplek Ruko Blok A No. 16 Lumajang . Dan berikut Surat Perjanjian Dan Kontrak Kerja Dengan LBH MAS LUMAJANG (DOWNLOAD)

 

Dasar aturan mengenai Pos Bantuan Hukum (“Posbakum”) di pengadilan dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“UU 49/2009”), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (“Peraturan MA 1/2014”).