logo web

SELAMAT DAN SUKSES

Keluarga Besar Pengadilan Agama Lumajang Mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Dipilihnya Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H, M.H Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
SELAMAT DAN SUKSES

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Pendaftaran Melalui E-court

Pendaftaran Melalui E-court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Pencanangan Zona Integritas

pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lumajang. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

Aplikasi Gugatan Mandiri

Merupakan Aplikasi yang dapat diakses masyarakat Pencari Keadilan dalam mengajukan Gugatan/Permohonan secara mandiri.
Aplikasi Gugatan Mandiri


jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.


dirput

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.


biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.


20181015034259

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.


siwas

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.


gugatan mandiri

Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan.

Kawasan ZI

Penandatanganan Kerjasama Dengan LBH M.A.S Lumajang

                    Sesuai Anggaran DIPA 04 dari Direktur Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.401472/2021 tanggal 23 Desember 2020 Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Lumajang mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan Posbakum.

49de5714 6e37 4405 b3fa 93a581149d05
                    Berdasarkan Surat Sekreraris Pengadilan Agama Lumajang Nomor:W13-A8/2775/KS.01.1/12/2020 tanggal 08 Desember 2020, perihal Permohonan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2021 kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, untuk ditugaskan Saudara Tatang Winarto,S.Kom NIP.19750622.200912.1.002, Jabatan Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Bondowoso, sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadilan Agama Lumajang tahun Anggaran 2021.

970b153b 4458 43ca b76a d9095325c7f477986306 cdb3 402f 8cd1 4ff5e0f08778bda5b536 c666 49bb 90ec 20c2e8befbcf
Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris Pengadilan Agama Bondowoso Nomor:W13-A18/3661/KU.01/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 ditunjuk nama tersebut diatas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadilan Agama Lumajang.
                   Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Angharan Pengadilan Agama Lumajang Nomor:W13-A8/HK.05/SK/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2021.
Metode penunjukan Jasa Konsultasi Lembaga Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun Anggaran 2021 menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan jadwal yang ada dalam dokumen pengadaan yang dimulai langsung pada tanggal 08 Desember 2020 juga, oleh Pejabat Pengadaan dengan penjelsan sebagai berikut :


1. Penyusunan dokumen pengadaan tanggal 08 Desember 2020
2. Undangan Pengadaan Langsung tanggal 14 Desember 2020
3. Pemasukan Penawaran tanggal 16 Desember 2020
4. Rapat pembukaan penawaran tanggal 17 Desember 2020
5. Evaluasi penwaran tanggal 18 Desember 2020
6. Undangan klarifiksi dan Negoisasi Teknis dan Harga tanggal 18 Desember 2020
7. Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga
    BA Rapat Klarifikasi dan Teknis Harga.
8. BA Acara hasil Pengadaan langsung
9. Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung
10. SPPBJ tanggal 28 Desember 2020
11. Penandatanganan SPK tanggal 04 Jamuari 2021.

                  Alhamdulillah tepat pada hari Senin tanggal 04 Januari dilakukan penabda tanganan Surat Perintah Kerja kepada Lembaga Bantuan Hukum  Mandiri Agawe Santoso (LBH.MAS) Lumajang antara Pengadilan Agama Lumajang dengan LBH.M.A.S Lumajang dalam pelaksanaan kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2021.
Sebelum Pendatanganan dimulai terlebih dahulu Dr.Hj.Lailatul Arofah, M.H., memberikan pengarahan kepada Penyedia Layanan Posbakum agar dalam melaksanakan dan memberikan layanan Posbakum dalam pembuatan surat gugatan atau surat permohonan harus lebih teliti dan profesional serta gugatan atau permohonan yang dibuat lebih berkualitas bobotnya dan juga harus dihindari adanya kolusi, korupsi dan minta sesuatu atau minta uang pada para pihak.
Setelah pengarahan dari Ibu.Ketua selanjutnya juga ada pengarahan dari  Muslim,S.H.M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Lumajang sekaligus sebagai Kordinator Hakim Pengawas Bidang agar dalam pelaksanaan Layanan Posbakum, khususnya pada tahun 2021 bisa lebih bagus dari tahun 2020, dan lebih berkualitas dan bermutu terkait Gugatan atau Permohonn yang dibuat juga lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada para pihak yang datang di Pengadilan Agama Lumajang.
                Setelah itu Kholid Darmawan, S.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Lumajang juga berharap dalam pelaksanaan layanan posbakum khususnya dalam pembuatan surat gugatan atau surat permohonan harus lebih cepat dan berkualitas dan hasilnya sesuai dengan harapan dari Majelis pemeriksa perkara, bila perlu sebelum pukul 12.00 WIB sdh selesai.
Selanjutnya Achmad Chozin,S.H., selaku Sekretaris Pengadilan Agama Lumajang menyampaikan jumlah  anggaran Posbakum tahun 2021 sebesar Rp.59.200.000,- dengan Volume 592 JL (Jam Layanan) dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021.

776dbe7c 0778 4b77 bb8a ce83772f7d71
               Setelah pengarahan dari Ketua, Wakil Ketua dan sedikit masukan dari Panitera, sedikit penyampaian terkait anggaran Posbakum oleh Sekretaris, kemudian dilanjutkan penandatanganan Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Kegiatan Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Lumajang tahun 2021.
Penandatanganan Surat Perintah Kerja diawali oleh Penyedia, kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lumajang.
Demikian laporan kegiatan penanda tanganan Surat Perintah Kerja Kegiatan Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Lumajang tahun 2021

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

 

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lumajang

Telp: 0334-8780051
Telp: 0334-8781874

Email  :
@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook :
@Pa Lumajang

Instagram :
@pengadilanagamalumajang

Youtube :
@Pengadilan Agama Lumajang

Tautan Aplikasi