logo web

SELAMAT DAN SUKSES

Keluarga Besar Pengadilan Agama Lumajang Mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Dipilihnya Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H, M.H Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
SELAMAT DAN SUKSES

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Pendaftaran Melalui E-court

Pendaftaran Melalui E-court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Pencanangan Zona Integritas

pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lumajang. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

Aplikasi Gugatan Mandiri

Merupakan Aplikasi yang dapat diakses masyarakat Pencari Keadilan dalam mengajukan Gugatan/Permohonan secara mandiri.
Aplikasi Gugatan Mandiri


jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.


dirput

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.


biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.


20181015034259

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.


siwas

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.


gugatan mandiri

Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan.

Kawasan ZI

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG SEBAGAI SATU-SATUNYA UNIT LAYANAN DI KABUPATEN LUMAJANG YANG MENERIMA PREDIKAT WBK (WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI) PADA TAHUN 2020

WhatsApp Image 2020 12 22 at 09.11.58

Cita-cita untuk meraih predikat WBK dan WBBM telah terpatri kuat dalam hati para pimpinan Pengadilan Agama Lumajang beserta jajarannya, hal ini dibuktikan pada tanggal 25 Januari 2019 bersamaan dengan momentum pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Lumajang Dr.Hj.Lailatul Arofah, M.H., Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lumajang, maka Pimpinan Pengadilan Lumajang saat itu, Drs.M.Iqbal,SH.MH. menjadikannya sekaligus sebagai waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi Zona Intergritas Pengadilan Agama Lumajang.

Deklarasi Zona Integritas dihadiri langsung oleh Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq , MML serta unsur Forkopimda, para Tokoh Masyarakat kabupaten Lumajang beserta para undangan dari Pengadilan - Agama se wilayah koordinator Malang ;

Pasca deklarasi tersebut, Pengadilan Agama Lumajang secara terus menerus melakukan perubahan demi perubahan, melakukan upaya peningkatan layanan , mengubah pola piker dan budaya kerja serta menyempurnakan berbagai fasilitas layanan. Akan tetapi pada tahun 2019 nampaknya Pengadilan Agama Lumajang tidak termasuk satker yang diusulkan oleh Mahkamah Agung untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB.

Kendatipun Pengadilan Agama Lumajang tidak diusulkan untuk mendapat predikat WBK, para Pimpinan Pengadilan Agama Lumajang beserta jajarannya tetap membangun komitmen untuk berusaha maksimal menghindarkan berbagai prilaku koruptif di Pengadilan Agama Lumajang serta berbagai program upaya peningkatan kualitas layanan, sebagai bentuk dari pelaksanaan ajaran agama.

Pada ahir tahun 2019, Pengadilan Agama Lumajang mengajak Kementrian Agama Kabupaten Lumajang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk mengintegrasikan data, akan tetapi Kementrian Agama masih terkendala dengan sarana dan aplikasi SIMKAH nya yang belum On-Line, sedangkan Disdukcapil menyatakan siap menindaklanjuti;

Pada awal tahun 2020 Pengadilan Agama Lumajang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang mulai melakukan rapat koordinasi dan Alhamdulillah pada tanggal 19 Maret 2020 dilakukan pendatanganan MOU antara Bupati Lumajang dengan Ketua Pengadilan Agama Lumajang dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Lumajang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yang kemudian lahirlah SIPALUKU (Sistem Intergrasi data Pengadilan Agama Lumajang dengan data Kependudukan Kabupaten Lumajang).

Walau dalam situasi Pandemi Covid-19, berbagai Aplikasi Inovasi telah dilahirkan Pengadilan Agama Lumajang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yaitu :

  1. ASWAJAH (Aplikasi Scan Wajah)
  2. SIPALUKU (Sistem Intergrasi data Pengadilan Agama Lumajang dengan data Kependudukan Kabupaten Lumajang).
  3. AISA ( Asistensi Perkara)
  4. ALIYA (Aplikasi Lima Layanan)
  5. E-SUKANTI ( E-surat, E-perpustakaan, E-Cuti) yang kesemuanya telah dilaunching pada tangaal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriyah.

Pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor : 4563/HM.00/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, Alhamdulillah Pengadilan Agama Lumajang termasuk satker yang diusulkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mendapat predikat WBK ( Wilayah Bebas dari Korupsi) dan Alhamdulillah Pengadilan Agama lolos dari Tim Penilai Internal untuk diusulkan kepada Tim Penilai Nasional dari Kemenpan RB . dan pada tanggal 21 Desember 2020 dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan “Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Lumajang.

Pendampingan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara langsung serta pendampingan oleh Dirjen Badilag secara Virtual telah dilakukan dan berbagai saran perubahan dan perbaikan telah dilakukan berbagai langkah yang harus diikuti oleh Pengadilan Agama Lumajang telah dilalui dan Alhamdulillah Pengadilan Agama Lumajang ternyata masuk dalam daftar satker yang akan dinilai melalui “Desk Evaluasi” pada tanggal 13 Nopember 2020.

Upaya pendampingan/ bimbingan menghadapi Desk Evaluasi telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, baik melalui group Telegram Duta ZI WBK WBBM maupun pendampingan/ bimbingan secara virtual bahkan dengan penuh semangat dan jiwa yang tulus Ibu Dr. Jenny Hutauruk juga melakukan pendampingan secara pribadi kepada Pengadilan Agama Lumajang sehari sebelum Desk Evaluasi Pengadilan Agama Lumajang.

Hari yang ditunggu-tunggu ahirnya datang, tepat pada tanggal 17 Desember 2020 , Pengadilan Agama Lumajang mendapat undangan untuk menghadiri acara APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2020 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Desember 2020.

WhatsApp Image 2020 12 22 at 09.12.59

Penganugerahan WBK ini disambut dengan penuh rasa syukur oleh Pimpinan Pengadilan Agama Lumajang beserta jajarannya dengan melaksanakan sujud Syukur serasa memohon pertolongan Allah semoga dapat tetap istiqomah mengimplementasikannya sehingga ZONA INTEGRITAS tidak hanya berhasil secara formal, namun benar-benar terwujud secara substansial, amiin.

Dari Pengumuman penganugerahan tertanggal 21 Desember 2020, ternyata Pengadilan Agama Lumajang merupakan satu-satunya satker di wilayah Kabupaten Lumajang yang menerima penghargaan sebagai unit layanan yang mendapat predikat WBK ( Wilayah Bebas dari Korupsi) di tahun 2020 .

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

 

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lumajang

Telp: 0334-8780051
Telp: 0334-8781874

Email  :
@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook :
@Pa Lumajang

Instagram :
@pengadilanagamalumajang

Youtube :
@Pengadilan Agama Lumajang

Tautan Aplikasi