logo web

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Pendaftaran Melalui E-court

Pendaftaran Melalui E-court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Pencanangan Zona Integritas

pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lumajang. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas


jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.


dirput

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.


biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.


20181015034259

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Kawasan ZI

MELALUI TELEKONFERENSI, PIMPINAN MA TINJAU LANGSUNG EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI SELURUH INDONESIA

gedung mahkamah agung

Jakarta – Humas MA: Dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, dan Sekretaris Mahkamah Agung melakukan telekonferensi dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Selasa siang, 24 Maret 2020 di ruang Command Centre Mahkamah Agung, Jakarta. Kegiatan ini merupakan cara Pimpinan Mahkamah Agung memantau dan berbincang secara langsung kepada aparatur peradilan di seluruh Indonesia terkait tugas fungsi masing-masing satuan kerja, kendala dan keluhan serta dampak dari Covid-19 bagi warga peradilan.

Kegiatan serupa itu biasanya dilakukan secara tatap muka dalam sebuah ruangan melalui kegiatan Pembinaan. Namun, melihat kondisi yang ada terkait dengan Covid-19 yang melarang adanya kegiatan dengan mengumpulkan banyak orang, Pimpinan Mahkamah Agung tetap bisa melakukan tugas fungsinya dalam membina dan mengawasi seluruh peradilan di Indonesia melalui aplikasi Zoom.

Ketua Mahkamah Agung berdialog kepada masing-masing Ketua Pengadilan Tingkat Banding terkait dampak Covid-19. Hatta juga menanyakan adakah aparatur peradilan yang terkena virus yang sudah menjadi wabah global itu. Mayoritas para Ketua Pengadilan mengatakan bahwa keadaan mereka sehat dan bisa melaksanakan tugas seperti biasa, jika pun ada yang sakit, bukan karena korona melainkan karena struk ringan dan demam biasa.  

Telekonferensi yang terlaksana dengan suasana santai dan kekeluargaan itu dihadiri  oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Ketua Pengadilan Militer Utama, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia yang semuanya hadir dari ruangan kerja masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding bahwa terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya, Pimpinan Satuan Kerja diminta agar mengatur  sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara efektif pejabat/pegawai yang bekerja di kantor maupun di rumah. “Bagi yang mendapat giliran bekerja dari rumah, ingat, jangan mudik, jangan pulang kampung, karena kita tidak tahu apakah kita membawa virus atau tidak, jadi tetap di rumah jangan mudik,” tegas Hatta Ali.

Selain itu Hatta Ali juga mengingatkan agar Pimpinan Satuan Kerja dan seluruh aparatur pengadilan agar segera memeriksakan diri secara menyeluruh, untuk mengetahui apakah indikasi atau tidak, agar bisa ditangani dengan baik se dini mungkin jika ada yang terindikasi positif. “Jangan lupa jaga kesehatan, siapkan hand sanitizer di setiap pintu masuk ruangan dan jaga jarak aman,” Hatta Ali mengingatkan. (azh/RS)

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

 

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lumajang

Telp: 0334-8780051
Telp: 0334-8781874

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

SIPP

KOMDANAS

SIKEP

SIMARI

E-COURT