logo web

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Pendaftaran Melalui E-court

Pendaftaran Melalui E-court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Pencanangan Zona Integritas

pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lumajang. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas


jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.


dirput

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.


biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.


20181015034259

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Kawasan ZI

WhatsApp Image 2020-03-18 at 11.57.05.jpeg

Tampaknya tidak ada pandemi sebuah penyakit ‘seganas’ yang satu ini. Virus bernama corona sejak ditemukanya di Wuhan Cina, kini terus menjadi “hantu” penebar horor di seantero dunia. Sudah banyak aktivitas masyarakat dunia yang terpaksa dibatalkan atau mengalami penjadwalan ulang. Dampak dari sisi ekonomi yang tak terperikan seolah tidak dihiraukan ketika mengingat korban yang terus berjatuhan. Korbannyapun tidak mengenal strata sosial. Salah seorang pejabat WHO mengatakan bahwa seandainya kemunculan virus ini terjadi di Afrika tentu lebih fatal. Kitapun terus memperbandingkan kondisi Afirika dengan Cina. Afrika indentik dengan gaya hidup ‘keterbelakangan’ dan Cina merupakan representasi dengan kemajuan. Kesimpulannya mudah, jika yang relatif maju saja penularan virus begitu menakutkan apalagi jika menyerang negara terbelakang. Indonesiapun kini tidak boleh terus “percaya diri” (meminjam istilah Menkes RI) dengan serangan corona yang oleh beberapa khatib sebagai “tentara Allah” yang serangannya semakin terasa melegenda ketika menemukan korban orang elit sekelas Menteri Perhubungan seteleh sebelumnya di luar negeri juga telah menginfeksi beberapa pejabat teras.
Sebagaimana diungkap Arif Gunawan (cnbcnindonesia.com,15/03/20) temuan pengidap virus corona di Indonesia terus bertambah, dan sejauh ini merenggut nyawa lima orang. Meski temuan tersebut hanya 0,07% dunia, atau 111 pasien, tetapi angka kematiannya (fatality rate) terburuk yang keempat. Sampai 15 Maret 2020, menurut Achmad Yurianto di kompleks Istana Kepresidenan, terdapat 21 kasus baru. Kasus baru tersebut tersebar di Jakarta dengan jumlah 19 kasus, sedatngkan dua kasus lainnya di Jawa Tengah. Sementara itu, jumlah korban meninggal akibat Covid-19 berjumlah lima orang dan delapan orang sembuh. Mengacu pada data John Hopkins University, saat ini jumlah pasien yang terkonfirmasi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 156.296 orang, yang tersebar di 142 negara. Artinya, tiga perempat atau 72,8% dari total 195 entitas negara di dunia sudah melaporkan adanya Covid-19. Dengan tambahan 21 pasien, maka jumlah pasien corona di Indonesia pun sama dengan Filipina, menjadikan posisi Indonesia naik ke peringkat 35 dunia. Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat ke-42, dari total 142 negara di dunia yang mengonfirmasi adanya infeksi virus ini di wilayahnya. Namun, jika kita bicara mengenai angka kematian, maka kasus corona di Indonesia terhitung memprihatinkan. Ini karena perbandingan angka kematiannya masih terhitung tinggi jika dibandingkan dengan total kasus yang terkonfirmasi. Rasio kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 4,3% atau lebih tinggi dari Cina yang hanya 2,8%. Dari fenomena tersebut maka wajar jika presiden segera sigap. Dengan mengacu standar yang digariskan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) sejak menangani pemulangan sekitar 200-an WNI dari Wuhan, kini pemerintah yang diikuti sejumlah pemerintah daerah telah menempuh berbagai langkah, seperti meliburkan sekolah dan himbauan untuk mengurangi pertemuan antar orang di berbagai kerumunan (tempat hiburan, pasar, atau mall).
Akan tetapi, tahukah kita ada kerumunan yang tidak bisa dihindarkan begitu saja oleh masyarakat?. Kerumunan dimaksud tidak lain kerumunan orang menghadiri sidang pengadilan.
Sebagaimana kita ketahui kegiatan orang datang di kantor pengadilan pada dasarnya ada 3 kelompok. Pertama, kelompok orang yang akan mendaftar perkara. Kedua, kelompok orang yang antri sidang, dan ketiga kelompok pengunjung sidang lainnya, seperti mengantar sidang keluarganya atau menjadi saksi. Untuk kelompok pertama masyarakat belum terikat oleh norma. Mereka dapat memilih meneruskan mendaftar atau mengurungkannya dengan alasan tertentu. Kendali menentukan datang atau tidak datang ke pengadilan masih berada di pihak masyarakat sendiri. Bahkan, adanya isu virus yang mengganas ini mestinya justru bisa dijadikan momentum untuk mengurungkan perceraian.
Untuk kelompok kedua yaitu masyarakat penunggu sidang tentu tidak bisa demikian. Para penunggu sidang ini harus mengikuti sidang sesuai antrian yang didapat. Pada saat demikian, masyarakat kelompok ini—yang biasanya datang sejak pagi tidak tahu sampai pukul berapa bisa pulang meninggalkan gedung pengadilan—segera terbebas dari kerumunan orang. Sedangkan, masyarakat kelompok ketiga memang juga bisa mengatur diri datang atau tidak datang ke pengadilan. Akan tatapi, ketika sebagai saksi masyarakat kelompok ini tidak serta merta bisa menghindar untuk tidak datang ke pengadilan begitu saja. Sebab, ketika dalam hal suatu peristiwa harus dibuktikan dengan saksi, sehingga saksi tersebut sangat menentukan, kehadirannya di pengadilan menjadi saksi adalah bersifat imperatif. Begitu urgennya, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata, dengan mendasarkan pada Pasal 141 HIR, saksi yang tetap tidak mau hadir setelah dipanggil secara sah oleh pengadilan, hakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut dibawa (paksa) oleh polisi ke pengadilan. Dalam konteks ini pemeriksaan saksi secara jauh, seperti teleconference, penggalakan e-litigasi—yang relatif mengurangi kehadiran para pihak dan saksi secara fisik di kantor pengadilan--sebenarnya sangat urgen. Akan tetapi, selama belum bisa, lantas apa langkah antisipasi pengadilan yang perlu ditempuh?
Sebagaimana diketahui, dengan potret harian situasi dan kondisi pengadilan, kemungkinan penyebaran virus via lembaga peradilan agama bukanlah hal yang tidak mungkin, bahkan sangat potensial. Setiap hari pengadilan agama identik dengan tempat kerumunan orang. Sebagai contoh untuk pengadilan agama yang rata-rata menerima perkara sekitar 5.000 perkara setiap tahun. Jika dengan asumsi, setiap hari ada 3 ruang sidang dan per-ruang sidang menyidangkan sekitar 20 perkara, berarti ada 60 perkara disidangkan pada hari itu. Kalau 60 perkara tersebut hadir semua baik Penggugat dan Tergugat berarti ada sekitar 120 orang. Jumlah ini belum terhitung jumlah para saksi yang di bawa oleh para pihak dan keluarga pengantar dari para pihak. Lantas, bagaimana pula dengan pengadilan agama yang setiap hari rata-rata menyidangkan hampir 200 perkara.
Langkah antisipasi yang perlu segera dilakukan, tanpa bermaksud menggurui, adalah sebaiknya para pimpinan pengadilan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota setempat. Sebab, sangat mungkin para pejabat yang berkompeten di daerah bukan karena tidak peduli. Akan tetapi,  memang tidak tahu, bahwa setiap hari pengadilan agama merupakan tempat berkumpulnya banyak orang. Menjadi tugas para pejabat internal pengadilan memberi masukan hal-hal demikian kepada pejabat daerah. Berikut, dinas terkait segera menempatkan petugas medis dan langsung mengawasi setiap gejala yang dialami semua orang di pengadilan. Tidak saja para pengunjung sidang tetapi juga para aparat pengadilan. Mengapa? Terkait covid-19, karena tingkat mobilitas para hakim dan pejabat lain yang tinggi di luar 3 kelompok di atas--yang rata-rata berasal dari luar kota, bahkan ada lintas provinsi--tampaknya juga merupakan segmen yang harus diwaspadai. Sebab, bukan tidak mungkin ketika harus berbaur dengan masyarakat umum di angkutan umum tanpa disadari mereka ‘terinfeksi’. Dari sini petaka itu bisa dimulai.
Hal-hal tersebut disampaikan karena berangkat dari sebuah keinginan. Keinginan itu ialah—saat berbagai instansi melakukan berbagai tindakan  antisipasi--jangan sampai penyebaran virus yang ‘kejam’ itu semakin luas justru melalui sebuah lembaga bernama pengadilan agama. Dan, yang lebih penting lagi hal ini kita sampaikan dalam rangka menutup lobang sekecil apapun kemungkinan penyebaran virus yang sedang menjadi perhatian dunia ini. Semoga Allah melindungi kita semua.

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

 

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lumajang

Telp: 0334-8780051
Telp: 0334-8781874

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

SIPP

KOMDANAS

SIKEP

SIMARI

E-COURT