Pencegahan Covid-19 di Pengadilan Agama Lumajang
Semua Bapak/Ibu Hakim, Pegawai, Karyawan/wati masuk kantor wajib tes suhu badan serta mencuci tangan dengan cairan Hand Sanitizer setelah fingger print untuk.membunuh kuman yang terbawa/menempel ditangan di lobby depan (diutamakan absen face scaner). Dari halaman parkir belakang menuju pintu masuk Para Pegawai dan Para Pihak sudah mulai membudayakan pemakaian cairan Hand Sanitizer sebelum masuk ke ruang tunggu Pengadilan Agama Lumajang, petugas jaga siap mengingatkan jika mereka lupa. Untuk langkah antisipasi segala wabah penyakit khususnya penyebaran virus Corona, kita berbenah disemua pelayanan umum yang berkaitan erat dengan sentuhan para pencari keadilan. Termasuk juga pada ruang-ruang: Sidang 1,2 , utama, Resepsionis, PTSP, Informasi & Pengaduan, Posbakum, Mediasi, Lactasy tak lupa ruang Bermain Anak pun juga kita/para petugas bagian pelayanan pada saat melayani para pencari keadilan harus diperhatikan tangan, jari/finger yang sekiranya berbahaya dicarikan jalan keluar semaksimal mungkin bisa aman. Semua usulan dari pimpinan dan rekan rekan kita harap menjadi perhatian. Semoga kita semua dihindarkan dari virus CORONA ..
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.