logo web

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Pendaftaran Melalui E-court

Pendaftaran Melalui E-court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Pencanangan Zona Integritas

pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lumajang. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

Aplikasi Gugatan Mandiri

Merupakan Aplikasi yang dapat diakses masyarakat Pencari Keadilan dalam mengajukan Gugatan/Permohonan secara mandiri.
Aplikasi Gugatan Mandiri

SELAMAT DAN SUKSES

Keluarga Besar Pengadilan Agama Lumajang Mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Pengucapan Sumpah YM. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H, M.H Sebagai Ketua Mahkamah Agung RI Periode 2020 - 2025
SELAMAT DAN SUKSES

Selamat Hari Raya Idul Fitri

Pimpinan Dan Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Agama Lumajang mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir Dan Batin
Selamat Hari Raya Idul Fitri


jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.


dirput

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.


biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.


20181015034259

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Kawasan ZI

PAMERAN KAMPUNG HUKUM TAHUN 2020 RESMI DIBUKA

pameran ok

Jakarta- Humas: Pameran Kampung Hukum tahun 2020 dalam rangka Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung secara resmi telah dibuka pada Selasa pagi, 25 Februari 2020 di Plennary Hall Jakarta Convention Centre. Prosesi pembukaan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

Pamerah Kampung Hukum merupakan hajatan Mahkamah Agung pada setiap tahunnya. Kegiatan yang berbarengan dengan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi langsung terkait tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung, serta berbagai kebijakan dan inovasi lainnya. Selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dari para peserta pameran yang berasal dari Kementrian/Lembaga dan mitra Bank.

Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH, mengatakan bahwa pameran tahun ini berbeda dengan penyelenggaraan  tahun-tahun sebelumnya. Di mana biasanya hanya diselenggarakan satu hari, tahun ini, pameran Kampung Hukum diselenggarakan pada 25 dan 26 Februari 2020.  Hal ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih banyak bagi masyarakat. Selain itu, masih menurut Sunarto, bahwa pengunjung juga bisa menikmati talk show, hiburan edukatif, dan acara lainnya secara lebih leluasa.

Pameran ini diikuti oleh tiga puluh satu peserta, yang terdiri dari Eselon Satu pada Mahkamah Agung, Lembaga/Kementrian, dan mitra Bank, yaitu:

  1. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
  2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
  3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung
  4. Kepaniteraan Mahkamah Agung
  5. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
  6. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
  7. Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
  8. Mahkamah Konstitusi
  9. Badan Narkotika Negara
  10. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  11. Dewan Perwakilan Rakyat
  12. Komisi Yudisial
  13. Polisi RI
  14. Kementrian Hukum dan HAM
  15. Kementrian Teknologi dan Informasi
  16. Komisi Pemberantasan Korupsi
  17. PPATK
  18. LPSK
  19. Otoritas Jasa Keuangan
  20. Tim Pembaruan Mahkamah Agung
  21. Kesehatan Mahkamah Agung
  22. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  23. Bank Rakyat Indonesia
  24. Bank Negara Indonesia
  25. Bank Tabungan Negara
  26. Bank Mandiri
  27. Bank Syariah Mandiri
  28. BNI SYARIAH
  29. BRI SYARIAH
  30. Mandiri Inhealth
  31. Jasindo

Acara yang dibuka dengan tarian Papua ini dihadiri oleh para Pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Adhoc, pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wilayah Jabodetabek, para Ketua Lembaga, para mahasiswa dan lainnya.

Ketika berita diturunkan, para pengunjung sedang menikmati talk show dengan tema E-Litigasi sebagai Perwujudan Modernisasi Peradilan yang dimoderatori oleh Rosiana Silalahi. (azh/RS) 

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

 

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lumajang

Telp: 0334-8780051
Telp: 0334-8781874

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

SIPP

KOMDANAS

SIKEP

SIMARI

E-COURT