logo web

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Pendaftaran Melalui E-court

Pendaftaran Melalui E-court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Pencanangan Zona Integritas

pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lumajang. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas


jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.


dirput

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.


biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.


20181015034259

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Kawasan ZI

PN YOGYAKARTA PUNYA FASILITAS CO-WORKING SPACE, APAKAH ITU?

CoWorking Space

Yogyakarta--Humas: Berbagai cara ditempuh oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk mendekatkan dunia peradilan  dengan masyarakat. Selain mengembangkan inovasi-inovasi dalam model pelayanan kepada masyarakat, dunia peradilan juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang dinilai akan mendekatkan masyarakat dengan dunia peradilan.

Belum lama Ketua Mahkamah Agung meresmikan lima fasilitas baru di puncak tertinggi badan peradilan itu, yakni museum, command center, assessment center, lounge VVIP dan studio pembelajaran e-learning. Diantara maksud pengadaan fasilitas tersebut, menurut Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H adalah untuk mendekatkan dunia peradilan dengan masyarakat.

Lain Mahkamah Agung, lain pula Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan yang berlokasi di Jalan Kapas No. 10 itu menyediakan fasilitas ruang publik yang dapat dipergunakan untuk bekerja oleh mereka yang berkunjung ke pengadilan tersebut. Fasilitas publik tersebut dinamai Co-Working Space, yang secara harfiah dimaknai sebagai ruang rekan kerja.

Di ruangan terletak berdekatan dengan ruang sidang tersebut terdapat beberapa meja dan kursi layaknya di sebuah café. Di sekitarnya terdapat fasilitas stopkontak untuk mengisi daya listrik ke laptop maupun telepon genggam. Di pojok kiri ruangan terdapat pajangan berbagai plakat yang diraih PN Yogyakarta terutama berkaitan dengan pencegahan korupsi dan gratifikasi. Sementara di sebelah kanannya terdapat kantin kejujuran dengan menu teh dan kopi lengkap dengan persediaan air panas, sehingga yang ingin bekerja sambil menikmati minuman hangat tinggal membeli dan menyeduhnya langsung di tempat.

Mengakomodir Kebutuhan Stakeholder

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Budi Prasetyo, ide untuk menyediakan ruangan untuk mitra pengadilan itu berawal dari pengamatannya terhadap mereka yang datang ke pengadilan berasal dari berbagai latar belakang profesi dan tak jarang mereka memerlukan tempat untuk bekerja sembari berada di tempat tersebut. “Ada advokat, mahasiswa, peneliti, bahkan dosen,” ungkap Budi.

Selain itu, lanjut Budi, ada semacam trend di Yogyakarta, kantor-kantor menyediakan ruangan untuk mitranya bekerja sembari berkunjung. “Dan mengapa tidak jika di pengadilan kita coba kembangkan,” jelas Budi lebih jauh.

Pemikiran lain yang melatarbelakangi Budi menginisiasi kehadiran ruang tersebut adalah perkembangan peradilan yang mengarah kepada sistem peradilan elektronik. Meski satuan kerjanya telah menyediakan pojok e-court (e-court corner), ia menilai para advokat masih mungkin untuk berfikir menyelesaikan pekerjaannya terkait e-court di pengadilan. “Saya berfikir ketimbang mereka harus bolak balik ke kantor, akan lebih baik jika mereka menyelesaikannya disini,” papar mantan Hakim Yustisial Kamar Pidana tersebut.

Dengan begitu, pikir Budi, eksistensi ruangan tersebut akan menjadi fasilitas lain untuk mendukung terlaksananya sistem peradilan elektronik dengan lebih baik. “Jika e-court corner kita maksudkan untuk melayani pengguna terdaftar dan pengguna lain yang baru mendaftar, fasilitas ini justeru untuk selama proses persidangan secara elektronik,” jelasnya.

Ruangan Multifungsi

Dalam penjelasannya, Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa ruangan tersebut bukan hanya untuk bekerja para mitra pengadilan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media center dan ruang pertemuan. Bilamana terdapat perkara-perkara yang menarik perhatian publik, bagian Humas Pengadilan akan mempersiapkan press release dan memberikan keterangan pers di ruangan tersebut.

“Ini menurut kami lebih baik ketimbang para awak media mendapatkan informasi di sembarang tempat atau dari sumber-sumber yang tidak jelas,” papar Budi.

Dan jika ada mahasiswa yang melakukan penelitian atau membutuhkan penjelasan secara klasikal, ruangan tersebut dapat dimanfaatkan. “Karena Yogyakarta adalah kota pendidikan, banyak mahasiswa yang datang ke sini untuk observasi maupun penelitian,” ujar Ketua Pengadilan yang mengawali karirnya sebagai Calon Hakim di PN Jakarta Utara itu.

Bahkan, lanjut Budi, mahasiswa atau peneliti dapat menggunakan fasilitas ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya tanpa harus membuang-buang waktu ke tempat lain.

Diapresiasi Sekretaris Mahkamah Agung

Menilik ruang tersebut saat berkunjung ke PN Yogyakarta (20/12/2019), Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo mengaku gembira dan mengapresiasi terobosan tersebut. “Ini baru pertama kali ada di pengadilan dan patut diapresiasi,” ungkap Pudjoharsoyo mengomentari.

Pudjoharsoyo menilai penyediaan fasilitas bekerja ini sebagai upaya mendekatkan pengadilan dengan masyarakat. Ia berharap dengan fasilitas ini masyarakat akan semakin terbuka melihat pengadilan, tidak hanya dari sisi menang dan kalah semata. “Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengadilan dan aparaturnya bekerja menghasilkan putusan,” jelasnya.

Bahkan, secara khusus Pudjoharsoyo men-challenge Pengadilan Negeri Yogyakarta mengembangkan konsep pengadilan pendidikan. Selain karena Yogyakarta merupakan kota pendidikan, sejumlah rumah sakit juga telah mengidentifikasi diri sebagai rumah sakit pendidikan. “Silahkan saudara kembangkan gagasan pengadilan pendidikan ini disini,” ujarnya sembari diamini oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. (Humas/Mohammad Noor)

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

 

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lumajang

Telp: 0334-8780051
Telp: 0334-8781874

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi